Rp8,6 Miliar Digelontorkan untuk 16 Titik Perbaikan Jalan dan Longsoran
TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) resmi mengumumkan daftar proyek pemeliharaan jalan tahun anggaran 2025. Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP), proyek-proyek ini dipusatkan di dua wilayah utama: Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyatakan bahwa proyek-proyek ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk merespons keluhan masyarakat sekaligus memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
“Pemeliharaan jalan di Tanjungpinang dan Bintan ini berupa pengaspalan, perbaikan gorong-gorong, dan juga penanganan longsor,” ujar Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Senin (28/7/2025).
Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp8,68 miliar bersumber dari APBD Kepri 2025. Proyek dimulai pada 24 Juni 2025 dan ditargetkan rampung dalam waktu 180 hari kalender (6 bulan).
Rincian proyek dibagi ke dalam tiga kategori:
1. Pemeliharaan berkala di Tanjungpinang – Rp3,29 miliar
- Pengaspalan dan pemasangan box culvert di delapan titik, termasuk Jalan MT Haryono, Gatot Subroto, dan RE Martadinata.
- Penanganan banjir dan longsor di Batu 13 dan Batu 14.
2. Pemeliharaan rutin di Bintan – Rp2,96 miliar
- Pemasangan box culvert besar untuk mengatasi longsor, serta pengaspalan di ruas Toapaya–Tembeling, Simpang Lagoi, dan Lome–Malang Rapat.
3. Pemeliharaan berkala di Bintan – Rp2,42 miliar
- Perbaikan jalan rusak berat dan penanganan longsoran di Simpang Korindo dan kawasan Tanjunguban Lama.
Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, menyebutkan bahwa pekerjaan di lapangan bisa menimbulkan kemacetan, terutama di area padat lalu lintas. Namun, ia memastikan bahwa dampak itu bersifat sementara dan terukur.
“Kami berharap masyarakat dapat memaklumi jika ada ketidaknyamanan selama proses pemeliharaan berlangsung,” kata Rodi.
Lebih lanjut, pemeliharaan ini penting untuk menjaga kondisi jalan tetap optimal, memperpanjang usia pakai infrastruktur, serta mengurangi biaya operasional kendaraan. ***
