16 Titik Diperbaiki di Tanjungpinang dan Bintan, Prioritaskan Keselamatan dan Kenyamanan
TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) mulai melaksanakan perbaikan jalan di sejumlah titik rawan kerusakan di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan bahwa kegiatan pemeliharaan jalan ini merupakan respons atas keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang mulai rusak.
“Pemeliharaan jalan di Tanjungpinang dan Bintan ini berupa pengaspalan dan juga perbaikan gorong-gorong. Selain itu juga terkait penanganan longsor,” ujar Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Senin (28/7/2025).
Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,68 miliar dari APBD Tahun 2025 untuk melaksanakan pemeliharaan 16 titik jalan, termasuk penanganan longsoran, pengaspalan, dan pergantian gorong-gorong yang rusak.
Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, menjelaskan bahwa kegiatan ini terbagi dalam tiga paket pekerjaan:
- Pemeliharaan berkala di Kota Tanjungpinang (Rp3,29 miliar)
– Termasuk pengaspalan di Jalan MT Haryono, DI Panjaitan, dan peninggian badan jalan di Jalan Daeng Kamboja. - Pemeliharaan rutin di Kabupaten Bintan (Rp2,96 miliar)
– Fokus pada penanganan longsor dan pengaspalan di ruas Lintas Barat – Tembeling hingga Lagoi. - Pemeliharaan berkala di Bintan (Rp2,42 miliar)
– Di antaranya pemasangan box culvert dan perbaikan kerusakan berat di Jalan Nusantara – Kijang.
Seluruh pekerjaan mulai dilaksanakan sejak 24 Juni 2025 dan ditargetkan selesai dalam waktu 180 hari kalender (sekitar enam bulan).
Rodi menuturkan bahwa selama proses pemeliharaan berlangsung, pengguna jalan mungkin akan merasakan dampak berupa kemacetan sementara di beberapa titik.
“Mungkin pemeliharaan ini untuk sementara dapat menimbulkan kemacetan. Atas ketidaknyamanan ini kami berharap masyarakat dapat memakluminya,” kata Rodi.
Menurutnya, pekerjaan ini penting untuk memastikan jalan tetap berfungsi optimal, memperpanjang umur infrastruktur, serta mengurangi biaya operasional kendaraan masyarakat. ***
