Perkuat Pengawasan Solar dan Pertalite Subsidi Demi Penyaluran yang Tepat Sasaran
BATAM — Setelah sukses meraih penghargaan nasional dua tahun berturut-turut dari BPH Migas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) kembali meneguhkan komitmennya dalam pengawasan distribusi BBM subsidi. Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Selasa (22/7/2025) di Harper Premier Hotel, Kota Batam.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, bersama Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, disaksikan oleh jajaran OPD Pemprov Kepri dan Komite BPH Migas.
Gubernur Ansar menegaskan bahwa kerja sama ini sangat penting untuk memastikan distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti solar subsidi, serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti pertalite, dapat diawasi secara optimal dan tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.
“Sejak kerja sama ini dimulai pada tahun 2022, telah banyak hasil luar biasa yang dicapai dalam menjawab berbagai tantangan, khususnya terkait penyaluran dan pendistribusian BBM yang tepat sasaran kepada konsumen yang berhak menerimanya,” ujar Gubernur Ansar.
Ia juga menyebut kerja sama ini telah menghasilkan sejumlah kebijakan strategis, seperti pemenuhan kuota BBM, penerbitan surat edaran, pembentukan tim koordinasi, hingga penerapan fuel card di SPBU untuk mengontrol volume pembelian BBM subsidi.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, memberikan apresiasi atas kinerja Kepri dalam pengawasan dan penyaluran BBM subsidi, yang dinilai selalu proaktif dan inovatif.
“Provinsi Kepri menjadi pilot project nasional karena pemerintah daerahnya sangat aktif dalam mendukung program penyaluran BBM subsidi,” puji Erika.
Ia mengungkapkan, atas dedikasi tersebut, Kepri berhasil meraih BPH Migas Award Tahun 2023 dan 2024 dalam kategori penyalur BBM Satu Harga terbaik nasional.
“Ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di Indonesia, agar meniru apa yang telah berhasil diraih Provinsi Kepri dalam pendistribusian, pengendalian, dan pengawasan BBM secara cepat dan tepat sasaran,” tambah Erika.
Gubernur Ansar menyampaikan, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui administrasi, tetapi juga lewat aksi nyata di lapangan.
“Termasuk pengawasan lapangan bersama, pemantauan SPBU dan APMS, pengendalian konsumsi berlebih dan indikasi penyimpangan distribusi BBM, hingga monitoring dan penindakan terhadap pelanggaran distribusi BBM,” tegasnya.
Langkah lainnya termasuk sosialisasi Peraturan BPH Migas No. 17 Tahun 2019 tentang surat rekomendasi pembelian BBM subsidi, serta koordinasi rutin antara Pemprov Kepri, BPH Migas, dan PT Pertamina.
Dengan perpanjangan kerja sama ini, Pemprov Kepri berkomitmen terus menjaga kelancaran dan keadilan dalam penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah kepulauan. ***
