Komitmen Pemprov Kepri Diapresiasi Nasional, Raih Penghargaan Dua Tahun Berturut-turut
BATAM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah terdepan di Indonesia dalam pengawasan distribusi solar dan pertalite subsidi. Capaian ini diperkuat melalui kelanjutan kerja sama strategis dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) lewat penandatanganan MoU dan PKS, Selasa (22/7/2025), di Harper Premier Hotel, Batam.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, bersama Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, disaksikan oleh OPD Pemprov Kepri serta Komite BPH Migas.
Keberhasilan Kepri bukan hanya tercatat di tingkat lokal, tapi juga diakui secara nasional. Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyebut Kepri sebagai pilot project nasional dalam penyaluran dan pengawasan BBM subsidi.
“Provinsi Kepri menjadi contoh bagaimana kerja sama daerah dan pusat bisa menghasilkan distribusi BBM subsidi yang cepat, tepat, dan akuntabel,” ujar Erika.
Apresiasi ini ditandai dengan penghargaan BPH Migas Award Tahun 2023 dan 2024, yang diberikan kepada Kepri untuk kategori penyalur BBM Satu Harga terbaik nasional.
“Ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di Indonesia, agar meniru apa yang telah berhasil diraih Provinsi Kepri,” tambah Erika.
Gubernur Ansar Ahmad menekankan pentingnya keberlanjutan pengawasan terhadap solar subsidi (JBT) dan pertalite (JBKP) agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Sejak kerja sama ini dimulai tahun 2022, kita terus memperbaiki sistem, termasuk pengendalian, pembinaan, dan pengawasan. Semua untuk memastikan BBM subsidi sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan,” ujar Ansar.
Ia menyebut berbagai kebijakan telah lahir dari kerja sama ini, mulai dari penerbitan surat edaran, pembentukan tim koordinasi distribusi, sosialisasi peraturan, hingga penggunaan fuel card untuk mengontrol pembelian di SPBU. ***
