Ketua DPD Fikrizal: Musda Tak Sah, Hanya Ngopi Berjamaah yang Dikira Rapat Pemuda
LINGGA – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Lingga secara tegas menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) IV KNPI Kepri yang digelar di Batam pada Sabtu, 12 Juli 2025.
Ketua DPD KNPI Lingga, Fikrizal, menegaskan bahwa forum tersebut tidak memiliki dasar legalitas maupun loyalitas terhadap struktur organisasi yang sah.
“KNPI di Lingga itu cuma satu, tak ada dua apalagi tiga. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku ikut Musda atas nama kami, jelas itu bukan dari dapur kami,” kata Fikrizal dalam pernyataannya, menyentil pihak-pihak yang mengklaim mewakili pemuda Lingga.
Ia menyebut Musda IV versi kubu Endang Dewi Sucowati dan Haris Pratama itu tidak lebih dari “pesta ulang tahun tanpa undangan dan tanpa akta lahir.”
Dengan gaya lugas dan satir, Fikrizal menggambarkan situasi dualisme KNPI yang masih marak di sejumlah daerah. Ia menegaskan bahwa KNPI yang sah adalah yang memiliki legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta diakui oleh negara.
“Kami ini organisasi, bukan orkestra bebas genre. Apalagi warung franchise yang bisa dibuka siapa saja asal punya spanduk. Kalau ada yang menggelar Musda tanpa garis struktural dan legal, ya itu hanya ngopi berjamaah yang dikira rapat pemuda,” ujarnya tajam.
Tiga Sikap Resmi DPD KNPI Lingga:
- Menolak keabsahan Musda IV karena tidak berdasarkan legitimasi organisasi resmi dan tidak melibatkan struktur KNPI kabupaten/kota yang sah.
- Menegaskan bahwa KNPI yang sah adalah KNPI yang memiliki legalitas dari Kemenkumham dan kepengurusan yang legitimate secara nasional.
- Mengajak seluruh pemuda Kepri agar tidak terjebak dalam politik pencitraan berkedok Musda yang hanya membingungkan publik dan melemahkan konsolidasi pemuda.
Fikrizal juga menyindir keras pihak-pihak yang lebih sibuk mencetak ID card dan spanduk organisasi daripada menciptakan gagasan dan gerakan nyata di tengah masyarakat.
“Jangan karena mau masuk TV atau dapat panggung, pemuda rela jadi pion dalam catur orang lain. KNPI bukan kendaraan pesanan. Ini rumah besar pemuda yang dibangun dengan fondasi legalitas dan loyalitas,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Fikrizal mengajak seluruh pemuda di Kabupaten Lingga dan Kepulauan Riau untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip organisasi yang sah dan menjauh dari konflik internal yang merusak citra pemuda itu sendiri.
“KNPI bukan tempat cari panggung. Ini tempat kerja, tempat bakti, tempat berjuang. Kita harus kembali ke semangat awal: bersatu, berdaya, dan berbuat untuk rakyat,” tutupnya.
Dengan penolakan resmi ini, DPD KNPI Lingga mempertegas bahwa mereka tidak akan mengakui hasil Musda IV Batam dan menegaskan komitmen untuk tetap berada dalam barisan organisasi yang sah secara hukum dan struktural. ***
