GESER UNTUK BACA BERITA
BATAMPOLITIK

Rapat Paripurna DPRD Batam Bahas KUA-PPAS 2026, Belanja Daerah Capai Rp4,73 Triliun

×

Rapat Paripurna DPRD Batam Bahas KUA-PPAS 2026, Belanja Daerah Capai Rp4,73 Triliun

Sebarkan artikel ini
BATAM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026
BATAM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026. (Foto : DPRD Batam)

BATAM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026, Jumat (11/7/2025) siang.

Rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Batam ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE., MM. Hadir pula Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, perwakilan Forkopimda, serta sejumlah pejabat Pemko dan BP Batam.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, secara resmi menyampaikan dokumen KUA dan PPAS 2026 sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen tersebut memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk tahun anggaran mendatang.

Dalam penyampaiannya, Amsakar mengungkapkan bahwa total belanja daerah dalam APBD 2026 direncanakan sebesar Rp4,73 triliun, terdiri atas:

  • Belanja operasi: Rp3,62 triliun
  • Belanja modal: Rp1,07 triliun
  • Belanja tidak terduga: Rp46,6 miliar

Belanja daerah akan difokuskan pada penguatan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pembangunan infrastruktur perkotaan yang modern dan berkelanjutan.

“Prioritas pembangunan tetap diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pengendalian banjir, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Amsakar.

Sementara itu, target pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 ditetapkan sebesar Rp4,65 triliun, terdiri dari:

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp2,5 triliun
  • Pendapatan transfer: Rp2,14 triliun

Pemko Batam akan menggenjot pendapatan melalui digitalisasi perpajakan, penguatan pengawasan, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Amsakar juga memaparkan bahwa ekonomi Batam di tahun 2024 tumbuh sebesar 6,69 persen dan memberikan kontribusi sebesar 66,01 persen terhadap ekonomi Kepri. Untuk tahun 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di kisaran 6,7 hingga 7,5 persen.

Indikator lainnya seperti PDRB per kapita juga diperkirakan naik menjadi sekitar Rp202 juta hingga Rp204 juta, serta peningkatan konsumsi rumah tangga hingga Rp20 juta lebih per kapita.

Usai penyampaian pidato Wali Kota, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin meminta seluruh fraksi untuk menyiapkan pandangan politik masing-masing terhadap KUA-PPAS 2026, yang akan dibacakan dalam rapat paripurna berikutnya.

Rapat juga ditandai dengan penyerahan buku KUA dan PPAS oleh Wali Kota Batam kepada Ketua DPRD sebagai simbol dimulainya tahapan pembahasan RAPBD 2026.

“Sinergi legislatif dan eksekutif adalah kunci memastikan pembangunan berjalan efektif dan menyentuh kepentingan masyarakat,” tutup Kamaluddin. ***

Preferensi Sumber
banner 482x100