Target Pendapatan Daerah Rp4,65 Triliun, Fokus Belanja untuk SDM dan Infrastruktur
BATAM – Pemerintah Kota Batam menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,7 hingga 7,5 persen pada tahun 2026. Proyeksi optimistis ini disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang digelar DPRD Kota Batam, Jumat (11/7/2025) siang.
“Ekonomi Batam kini menjadi penopang utama Kepri. Tahun 2024, pertumbuhan mencapai 6,69 persen, jauh di atas rata-rata Provinsi Kepri. Untuk 2026, kita proyeksikan bisa tembus hingga 7,5 persen,” ujar Amsakar saat menyampaikan pidato pengantar KUA-PPAS.
Pertumbuhan itu, lanjutnya, didukung sektor industri manufaktur, konstruksi, perdagangan, serta sektor jasa seperti pariwisata, hotel, dan restoran yang terus bergeliat seiring pemulihan ekonomi.
Dalam rancangan KUA-PPAS yang diserahkan kepada DPRD, pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp4,65 triliun, dengan rincian:
- PAD (Pendapatan Asli Daerah): Rp2,5 triliun
- Pendapatan transfer: Rp2,14 triliun
Amsakar menjelaskan bahwa peningkatan PAD akan dilakukan melalui digitalisasi pelayanan perpajakan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan pengawasan serta kolaborasi lintas instansi.
“Kami ingin mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang modern, transparan, dan berorientasi pada hasil,” katanya.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,73 triliun, yang terbagi atas:
- Belanja operasi: Rp3,62 triliun
- Belanja modal: Rp1,07 triliun
- Belanja tidak terduga: Rp46,6 miliar
Belanja akan diarahkan untuk mewujudkan tema RKPD 2026, yakni “Pemantapan Pelayanan Dasar dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”, dengan lima prioritas utama:
- Peningkatan kualitas SDM
- Pembangunan infrastruktur perkotaan modern
- Pemerataan kesejahteraan
- Reformasi birokrasi
- Peningkatan daya saing daerah
Program-program unggulan yang disorot antara lain beasiswa bagi siswa kurang mampu, subsidi UMKM dan sembako, insentif tokoh masyarakat, serta pembangunan sarana pariwisata dan penunjang investasi.
Untuk menutup defisit anggaran, Pemko Batam akan mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp86,5 miliar.
Amsakar menegaskan pentingnya kolaborasi dengan DPRD demi memastikan penyusunan dan implementasi APBD 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kita harus jaga semangat sinergi ini. APBD bukan sekadar angka, tapi alat perjuangan kita untuk kesejahteraan warga Batam,” tegasnya.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto. Hadir pula Wakil Wali Kota Batam,Li Claudia Chandra, perwakilan Forkopimda, LAMKR Batam, serta pejabat Pemko dan BP Batam.
Sebagai penutup agenda, dilakukan penyerahan buku KUA-PPAS 2026 dari Wali Kota Batam kepada Ketua DPRD Kota Batam, sebelum nantinya fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum mereka pada paripurna berikutnya. ***
