Barisan Muda Bekasi Soroti Dugaan KKN dalam Proyek Toilet Sekolah Senilai Miliaran Rupiah
BEKASI – Program pembangunan toilet di puluhan SMP Negeri se-Kota Bekasi yang didanai dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kini menuai sorotan tajam. Barisan Muda Bekasi (BMB), kelompok aktivis pemuda dan mahasiswa, mencium dugaan kuat adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami menduga proyek pembangunan WC ini tidak hanya dikerjakan asal-asalan, tapi juga penuh penyimpangan yang terstruktur. Tidak mungkin hanya satu dua pihak yang bermain. Ini harus diusut tuntas!” tegas Juhartono, Ketua BMB, Senin (14/7/2025).
Juhartono menyebut, sedikitnya 32 SMP Negeri di Kota Bekasi terindikasi menerima proyek pembangunan WC yang bersumber dari BOSDA, dan pihaknya telah melaporkan temuan tersebut ke Kejaksaan Negeri Bekasi.
Salah satu poin krusial dalam laporan BMB adalah keberadaan berita acara serah terima proyek yang ditandatangani oleh para kepala sekolah.
Menurut BMB, dokumen tersebut bisa menjadi alat bukti awal atas dugaan keterlibatan kepala sekolah dalam legitimasi proyek yang bermasalah.
“Kalau kepala sekolah bilang hanya penerima manfaat, tapi ikut tandatangan berita acara proyek yang diduga bermasalah, maka itu bentuk keterlibatan. Jangan mau cuci tangan dan lempar semua ke dinas,” ujar Juhartono.
BMB juga meminta Kejari memeriksa jajaran pejabat di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, termasuk pelaksana kegiatan, Kabid Dikmen, dan pihak penyedia jasa pembangunan.
Aktivis muda ini mendesak agar Kejaksaan segera melakukan audit menyeluruh, termasuk memverifikasi fisik bangunan dan mencocokkannya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan.
“Kami mendesak audit fisik dilakukan, jangan hanya di atas kertas. Bangunan WC harus dicek langsung di 32 SMP Negeri itu, apakah sesuai dengan nilai proyek atau tidak. Kami siap dampingi dan kawal proses ini sampai tuntas,” katanya.
Juhartono menegaskan, BMB tidak akan berhenti hanya pada laporan. Mereka berkomitmen menggalang dukungan publik, termasuk lewat aksi jalanan, agar kasus ini menjadi prioritas penanganan hukum di Kota Bekasi. ***
